April 23, 2021
DFW Indonesia: Evaluasi Kebijakan Tidak Hanya Izin Ekspor Benih Lobster

DFW Indonesia: Evaluasi Kebijakan Tidak Hanya Izin Ekspor Benih Lobster

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan evaluasi kebijakan yang dilakukan pasca penangkapan Edhy Prabowo jangan berhenti hanya perkara izin ekspor benih lobster, namun diperluas pada kebijakan perizinan yang lain.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan evaluasi kebijakan dengan dilakukan pasca penangkapan Edhy Prabowo jangan berhenti hanya soal izin ekspor benih lobster, tetapi diperluas pada kebijakan perizinan lainnya.

Abdi Suhufan mengingatkan selain izin benih lobster, sistem perizinan lain pada daerah kelautan dan perikanan perlu mendapat pengawasan semua pihak terutama sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terdapat kewenangan perizinan lain di KKP dengan rawan seperti pertambakan, tata kawasan pesisir dan laut, reklamasi dan izin kapal ikan, ” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/12/2020), kaya dikutip antaranews. com.

Menurut Abdi, baik potensi pidana korupsi terkait urusan ekspor benih lobster bernilai kecil, tetapi berdampak besar secara psikologis. Hal ini juga menjadi keterangan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih rawan praktik korupsi.

“Dan jika tidak terungkap akan menjadi kesempatan masuk praktik korupsi lain pada sektor kelautan dan perikanan, ” ujarnya.

Abdi mengingatkan, besarnya kewenangan perizinan di KKP jika tidak ditata dengan baik akan mengundang manifestasi percaloan yang berkelindan dengan kekuasaan atau oligarki.

Hal tersebut harus diantisipasi dengan menutup celah korupsi kecendekiaan, suap dan percaloan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi asosiasi.

“Caranya dengan membangun sistem pencegahan manipulasi di internal KKP dan pilih orang baik yang berintegritas, ” ucap Abdi Suhufan dari DFW Indonesia terkait evaluasi kebijakan permisi ekspor benih lobster pasca penangkapan Edhy Prabowo. (*)