January 22, 2021
Balitabang Provinsi Jatim Kaji Kebutuhan Sira Industri

Balitabang Provinsi Jatim Kaji Kebutuhan Sira Industri

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Meski Indonesia merupakan negara kepualauan dan memiliki garis pantai yang panjang. Indonesia masih saja memasukkan garam. Padahal, garam adalah kebutuhan primer masyarakat maupun Industri.

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Meski Indonesia merupakan negara kepualauan dan mempunyai garis pantai yang panjang. Nusantara masih saja impor garam. Padahal, garam adalah kebutuhan primer umum maupun Industri.  

Kepala Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Jatim, Anom Surahno mengatakan bahwa garam adalah komoditas yang tidak memiliki produk substitusi sehingga memiliki karakter penting dalam mendukung perekonomian kaum. Kebutuhan garam dari tahun ketahun cenderung meningkat baik sebagai garam konsumsi maupun untuk bahan pokok industri.

“Pada tahun 2016 produksi sira nasional hanya mencapai 4, enam persesn  dari target produksi sebanyak 3, 9 juta ton jadinya kita jadi sangat tergantung di dalam garam impor, ” ujar Anom saat melakukan sosialisasi hasil kelitbangan pada Rabu lalu, (25/11/2020) dalam Tuban.

Kebijakan impor garam tersebut, cakap Anom, tak terkendali dan invalid memperhatikan ketersediaan garam lokal. Akibatnya produksi garam rakyat tidak terserap dan harga jualnya turun had mencapai Rp  300  per kilogram. Untuk itu, perlu untuk menyelenggarakan analisis suplay dan demand sira konsumsi dan garam industri pada kawasan sentra produksi garam.

“Dan menganalisis karakteristik produksi yang meliputi negeri, produksi, kesesuaian lokasi dan teknologi yang digunakan untuk produksi sira serta pemetaan kawasan sentra penerapan garam dan karakteristik produksi garam, ” jelasnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh 70 peserta dari set daerah Kabupaten Tuban, dan Probolinggo, Anom mengatakan penyusun strategi pengembangan kawasan produksi garam berkualitas pantas standar  industri sehingga kualitas garam dan kebutuhan industri dapat ditingkatkan.

Selain bicara soal pengembangan garam, Kepala Balitbang Jatim itu juga bicara soal kemiskinan. Dari evaluasi dengan dilakukan oleh Balitbang Prov Jatim, perlu adanya pengembangan Bumdes jadi langkah untuk menurunkan jumlah kekurangan. (*)