November 23, 2020
Sebati Nomenklatur Pemda DIY, Desa Kini Disebut Kalurahan

Sebati Nomenklatur Pemda DIY, Desa Kini Disebut Kalurahan

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten Sleman melantik Lurah desa di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Kamis (22/10/2020). Pelantikan perubahan nomenklatur jabatan tersebut dikerjakan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo.  Pemerintah Daerah Kabupaten dan Negeri Desa harus selaras dengan perangkat di Pemerintahan Daerah DIY (Pemda DIY). Salah satunya dengan mutasi sebutan desa menjadi kalurahan, tercatat perubahan atau peningkatan…

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten Sleman melantik Lurah desa di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Kamis (22/10/2020). Pelantikan perubahan nomenklatur jabatan itu dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo.   Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan perangkat di Pemerintahan Daerah DIY (Pemda DIY). Salah satunya dengan perubahan sebutan desa menjadi kalurahan, termasuk perubahan atau pengembangan urusan yang jadi ranahnya.

Menurut Sri Purnomo, hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gajah Dalam Negeri Nomor 8 Tarikh 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Kawasan Istimewa Yogyakarta juga menjelaskan kalau Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan kedudukan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kebajikan lokal tanpa merubah struktur di perangkat daerah.

Perubahan ini, terang Sri Purnomo memiliki tujuan untuk memajukan dan menguatkan kapasitas organisasi, jalan dimensi kelembagaannya, tata kerjanya, urusannya yang diampunya maupun sumber daya aparaturnya. Penataan kelembagaan pemerintah kalurahan, lanjutnya, diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip tanggung, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara memperhatikan bentuk dan susunan tadbir istimewa.

“Semoga hal ini bisa melahirkan kalurahan yang berdikari, berbudaya, asas, berketahanan, demokratis, maju, dan kaya, ” harapnya.

Kegiatan ini dilakukan dengan simbolis dengan diikuti oleh lima Lurah. Sedangkan selebihnya sebanyak 81 Lurah mengikuti acara tersebut secara daring.

Mereka yang menjadi perwakilan Kaki gunung yakni Lurah Maguwoharjo, H. Imindi Kasmiyanta, S. Pd., Lurah Margorejo, Drs. Amad Jalaludin, Lurah Candibinangun, Sismantoro, SH., MH., dan Pemegang Lurah Banyuraden, R. Hery Subagio.

Benar setelah pelaksanaan pelantikan Lurah sebab Bupati Sleman. Para Lurah sebetulnya kemudian dikukuhkan sebagai pemangku keunggulan oleh Gubernur DIY, Sri Tuan Hamengku Buwono X.

Hal ini sebati dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), Peraturan Gubernur Daerah Sempurna Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan.

Dengan pancaroba nomenklatur jabatan Kepala Desa menjadi Lurah tersebut. Menurut Sri Tuan HB X, para lurah sanggup meneladani sifat Ki Lurah Semar dalam cerita pewayangan.

Dijelaskan Ki Kaki gunung Semar memiliki sifat mengayomi serta rela bela bakti demi ketenteraman rakyat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di era modern tersebut, pengimplementasian sifat-sifat tersebut bukanlah tugas moral, namun tugas politik.

“Justru politisi lah yang harus menghidupkan (sifat-sifat) Semar, ” terang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (*)