November 30, 2020
Perusahaan di Kawasan Industri Tidak Menetapkan Izin Lingkungan

Perusahaan di Kawasan Industri Tidak Menetapkan Izin Lingkungan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Negeri bertekad untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif di tanah air, misalnya dengan memberikan kesenangan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Langkah strategis ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Negeri bertekad untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif di negara, misalnya dengan memberikan kemudahan untuk pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Langkah strategis ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tarikh 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Regulasi tersebut berimplikasi pada ketentuan izin lingkungan pada kawasan industri. Sebab, di Perkara 35, disebutkan bahwa izin dunia tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha yang berada di kawasan industri, ” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Universal (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Rabu (21/10).

Dirjen KPAII mengungkapkan sebagai ganti izin lingkungan, pelaku usaha di dalam daerah industri wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). “Penyusunan oleh perusahaan industri tersebut harus mendapat persetujuan lantaran pengelola kawasan industri, ” terangnya.

Kemudian, pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan penilikan terhadap aktivitas kegiatan usaha sebab perusahaan industri. Sedangkan perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL rinci, dan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan.

“Sebagai tindak lanjut lantaran regulasi tersebut, kami telah menimbulkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor satu Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL-RPL Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri, ” paparnya.

Permenperin 1/2020 bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri yang sudah berada atau akan berlokasi di kawasan industri, khususnya untuk memeriksa dan menyerahkan persetujuan RKL-RPL rinci serta mampu melakukan pemantauan pelaksanaaan RKL-RPL rinci.

Dody optimistis, apabila aturan tersebut dijalankan secara baik akan terjadi pengembangan nilai investasi, mengingat berbagai rencana infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. “Selain itu, cara pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijaksanaan terkait dalam penumbuhan iklim mencari jalan terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS), ” tandasnya. (*)