October 24, 2020
Cabup Bandung Dadang Supriatna Janjikan Motivasi Guru Ngaji Dituangkan dalam Perda Diniyah dan Pesantren

Cabup Bandung Dadang Supriatna Janjikan Motivasi Guru Ngaji Dituangkan dalam Perda Diniyah dan Pesantren

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Calon Bupati Bandung bagian urut 3 Dadang Supriatna mengucapkan dirinya akan merubah Perda No 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah jika dirinya terpilih di Pilbup Bandung 9 Desember 2020.

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Calon Bupati Bandung nomor urut 3 Dadang Supriatna mengatakan dirinya akan merubah Perda No 7 Tahun 2008 tentang Wajib Membiasakan Diniyah Takmiliyah jika dirinya terpilih di Pilbup Bandung 9 Desember 2020.

Dadang beralasan hingga kini perda tersebut dinilai belum terimplementasikan secara optimal. Sehingga menurutnya perlu diubah dengan Perda Diniyah dan Pesantren karena guru mengaji ada dalam pesantren dan madrasah.

“Perda Diniyah ini harus diganti dengan Perda Diniyah dan Pesantren yang di dalamnya mencakup pula soal pemberian motivasi bagi ustadz dan ustadzah, ” kata Dadang kepada wartawan zaman berkampanye di Yayasan Pesantren Islam Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa (13/10/2020).

BACA JUGA:     Balonbup Bandung Partai Golkar, Dadang Supriatna: Saya Ingin Membuat Perubahan di Kabupaten Bandung

Dadang melahirkan apa yang disyaratkan sesuai Perda Diniyah bahwa masuk SMP harus punya ijazah diniyah ternyata tak diberlakuan. “Jadi, apa fungsinya perda kalau tidak diberlakukan? tanya tempat.

Tidak hanya untuk memberikan insentif untuk ustad saja, tukas Dadang, akan tetapi juga bisa menghasilkan produk lantaran perda berupa pemberian sertifikat atau ijazah setelah mengikuti pendidikan diniyah.

“Sertifikat atau ijazah itu harus dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke SMP atau jenjang pelajaran yang lebih tinggi. Kalau saat ini kan pemda nya juga tak memberikan ijazah pendidikan diniyah itu, ” ungkap cabup dari PKB-Nasdem-Demokrat dan PKS ini.

Jadi menurutnya perlu diganti dengan Perda Diniyah & Pesantren agar hasilnya lebih suntuk. “Karena lokus guru ngaji nya itu kan ada di pondok, ” jelasnya.

Lebih dari itu, imbuh Dadang, dengan disahkannya Undang-undang Bagian 18 tahun 2019 tentang Pesantren, maka Perda Diniyah dan Pondok akan dijadikan peraturan turunan sebab UU Pesantren tersebut.

“Maka kalau aku terpilih jadi bupati di Pilbup Bandung nanti, dalam Perda Diniyah Pesantren tersebut juga nantinya bakal dimasukan klausul semua guru ngaji, ustad dan ustadzah diberikan dorongan setiap bulannya dan BPJS Kesehatan gratis, ” tandas Dadang Supriatna.