October 24, 2020
Pemisahan Sosial Berskala Kampung Segera Benar di Kota Bandung

Pemisahan Sosial Berskala Kampung Segera Benar di Kota Bandung

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pembatasan Sosial Berskala Kampung (PSBK) akan segera berlaku di Tanah air Bandung untuk memutus mata ikatan penyebaran Covid-19. Setidaknya ada beberapa kelurahan dengan dipersiapkan untuk melaksanakan PSBK tersebut.

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pembatasan Sosial Berskala Kampung (PSBK) akan segera berlaku di Tanah air Bandung untuk memutus mata ikatan penyebaran Covid-19. Setidaknya ada  beberapa  kelurahan yang dipersiapkan untuk melakukan PSBK ini.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung  Ema Sumarna menyampaikan pihaknya telah  mengumpulkan camat dan lurah pada Jumat (2/10/2020) kemarin untuk mempercakapkan kebijakan PSBK ini utamanya diwilayah  yang memiliki kasus Covid-19 nisbi banyak.

“PSBK merupakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat berbasis RW di daerah dengan kasus Covid-19 yang lulus tinggi. Para lurah kami minta  untuk berkoordinasi dengan aparatur provinsi, para ketua RT, RW, & sosialisasikan kepada masyarakat, ” membuka Ema dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2020).

Patuh Ema yang juga menjabat Carik Daerah (Sekda) Kota Bandung itu menjelaskan untuk saat ini waktu pelaksanaan PSBK belum diputuskan sebab menunggu hasil evaluasi oleh konglomerasi tugas.

“Hari Senin para lurah tersebut akan lapor ke kami. Setelah itu kami akan turun ke lapangan melihat kesiapan, bila perlu kita simulasi. Keputusan (PSBK)  nanti di Pak Wali Kota (Oded M Danial), ” katanya.

Ema biar kembali menekankan kepada masyarakat bahwa kendati kebijakan ini dikoordinasikan secara kelurahan  bukan berarti PSBK dikerjakan di seluruh kelurahan. “Kalaupun misalnya kelurahan itu masuk di sebutan merah, itu bukan berarti semua kelurahannya merah. Itu ternyata hanya ada satu RW. RW itulah yang akan diberlakukan PSBK, ” jelasnya.

Ditambahkan Ema, jumlah kelurahan dengan akan dilibatkan juga sebetulnya masih dinamis. dirinya bersama tim gugus tugas  masih melihat kemungkinan kelurahan yang sempat diundang bertemu ini tidak perlu melaksanakan PSBK bila kasus Covid-19 di wilayahnya menyusut.

“Ternyata setelah dicek ulang mereka di sana tidak ada yang namanya positif aktif. Artinya ‘clear’ tak usah diambil kebijakan PSBK (Pembatasan Sosial Berskala Kampung), ” pungkasnya. (*)