September 18, 2020
Di Balik Layanan Prima Keimigrasian dan Misi Penyelamatan Nasib Calon Pekerja Migran

Di Balik Layanan Prima Keimigrasian dan Misi Penyelamatan Nasib Calon Pekerja Migran

TIMESINDONESIA, MALANG – Hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia berstatus ekonomi rendah mencoba mengadu nasib menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun lapangan pekerjaan di Indonesia tersedia, namun rendahnya pendidikan yang dimiliki dan minim kompetensi membuat mereka hanya dapat melakukan profesi kasar seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, buruh konstruksi, bahkan awak nelayan kapal.

TIMESINDONESIA, MALANG – Hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia berstatus ekonomi rendah mencoba mengadu nasib menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun lapangan pekerjaan di Indonesia tersedia, namun rendahnya pendidikan yang dimiliki dan minim kompetensi membuat mereka hanya dapat melakukan profesi kasar seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, buruh konstruksi, bahkan awak nelayan kapal.

Dengan bekerja sebagai pekerja migran, profesi kasar dengan beban tugas yang sama di luar negeri akan mendapatkan gaji lebih besar dibanding gaji profesi kasar di negara sendiri. Prospek gaji besar inilah yang kerap memotivasi calon PMI untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mampu memperbaiki perekonomian keluarga di kampung halaman.

Permasalahan muncul ketika para calon PMI berangkat keluar dengan melanggar prosedur resmi. Misalnya mereka diberangkatkan oleh PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) ilegal, menyamar sebagai wisatawan, atau berangkat ke luar negeri dengan transportasi ilegal dan menerobos wilayah perbatasan negara yang tidak dijaga pos pengamanan. Untuk sementara mereka mungkin merasa aman setibanya di negara perantauan. Namun perlu diingat nasib mereka tidak hanya sebatas tiba di luar negeri, bekerja, dapat gaji dan kirim uang ke kampung.

Para PMI non prosedural tersebut sering tidak memperhitungkan resiko keberangkatan mereka. Resiko menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi, ancaman penahanan dokumen paspor oleh majikan, perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, serta ancaman kehilangan nyawa dengan menjadi korban pembunuhan atau dijatuhi eksekusi mati bisa saja menimpa mereka sewaktu bekerja di luar.

Oleh karena itu Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Blitar terus berkomitmen mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat terutama calon PMI. Sepanjang tahun 2018 Kanim Kelas II Blitar menangguhkan 127 penerbitan paspor dan menangguhkan 368 paspor di tahun 2019. Keseluruhan penangguhan ditujukan kepada para pemohon yang dicurigai calon PMI non prosedural. Jumlah penangguhan paspor di tahun 2019 ini merupakan yang tertinggi dari seluruh unit Kantor Imigrasi di Indonesia dan berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada Januari 2020.

Meski jumlah permohonan paspor menurun drastis akibat Covid-19, namun kewaspadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar terhadap para pemohon tidak berkurang sedikitpun. Selama melaksanakan magang di Kanim Kelas II Blitar, saya mempelajari proses permohonan hingga tahap akhir pengambilan paspor oleh pemohon. Saya juga menyaksikan langsung bagaimana petugas dengan seksama memastikan kelengkapan dokumen permohonan.

Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan calon PMI seperti surat rekomendasi kerja dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan surat ijin bekerja ditandatangani bermaterai oleh orangtua atau suami/istri. Sedangkan dokumen lain yang harus dilampirkan oleh pemohon biasa seperti surat pernyataan tidak akan bekerja yang ditandatangani bermaterai oleh pemohon dan surat ijin orangtua untuk pembuatan paspor jika pemohon masih berusia di bawah 18 tahun.

Keseluruhan dokumen tersebut diteliti keabsahannya untuk memastikan bahwa pemohon memang membuat paspor dengan tujuan selain bekerja atau memastikan pemohon calon PMI telah melalui prosedur sesuai ketentuan hukum. Jika dokumen tersebut gagal dilengkapi atau tidak terbukti sah, maka paspor akan dibatalkan atau tidak diberikan dengan alasan apapun.

Pelaksanaan aturan yang ketat ini bukan untuk mempersulit, melainkan sebagai misi penyelamatan nasib calon pekerja migran. Pekerja migran merupakan pahlawan devisa negara yang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu Kanim Kelas II Blitar sebagai salah satu penjaga gerbang negara perlu menjamin keselamatannya. Ditambah wilayah kerja Kanim Kelas II Blitar mencakup Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah penyumbang jumlah PMI terbanyak di Jawa Timur.

Komitmen tinggi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dalam melayani masyarakat patut diapresiasi. Memastikan kelengkapan persyaratan dokumen calon PMI adalah langkah awal untuk menjamin perlindungan hukum dan menyelamatkan masa depan mereka dari resiko berbahaya yang mungkin dihadapi. Tidak mengherankan jika Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar berhasil menyandang predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) di tahun 2018 dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di tahun 2019 yang dianugerahi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

***

*)Oleh: Ayu Rachmawaty, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.