September 18, 2020
Menag RI: Negara Mengatur Agama untuk Melayani, Bukan Intervensi

Menag RI: Negara Mengatur Agama untuk Melayani, Bukan Intervensi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menag RI (Menteri Agama RI) Fachrul Razi menyatakan jika sejak pangkal pendiriannya, Kementerian Agama RI (Kemenag RI) telah berusaha melahirkan kesimpulan dan peraturan untuk melindungi serta memfasilitasi umat beragama di Nusantara agar dapat menjalankan ibadah taat agama dan kepercayaan masing-masing.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menag RI (Menteri Agama RI) Fachrul Razi menyatakan jika sejak awal pendiriannya, Kementerian Agama MENODAI (Kemenag RI) telah berusaha beranak ketetapan dan peraturan untuk menangani dan memfasilitasi umat beragama dalam Indonesia agar dapat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan  per.

Pernyataan ini dilontarkan Menag saat menyampaikan keynote speech secara daring dalam bedah buku ‘Nalar Kerukunan: Menyelenggarakan Keragaman Bangsa, Mengawal NKRI’ susunan KH  Saidurrahman dan Arifinsyah yang diinisiasi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

“Artinya, kehadiran negara dalam menyusun agama bukan dalam pengertian intervensi, melainkan melayani agar keragaman & perbedaan yang niscaya ada di setiap agama, tidak melahirkan konflik, ” ujar Menag jelang mengasaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah air Solo, Rabu (19/8/2020) pagi.

Kementerian Agama, sebagai institusi negara, tidak bisa ikut campur dalam mengatur praktik ritus setiap umat beragama. Melainkan berkewajiban mengatur agar kebebasan beragama tersebut dapat terlaksana secara tertib, tak saling mengganggu, serta menghadirkan situasi rukun dan damai.

“Tugas ini benar belum tuntas dan terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. Namun kita terus berkomitmen untuk menjaga khittah Kementerian Agama dalam menjaga aman, ” tuturnya.

Terciptanya kerukunan, lanjut Menag, adalah cita-cita bangsa. Komitmen ini bahkan telah ditunjukkan dengan benar-benar oleh para pendiri bangsa masa untuk pertama kalinya mereka mengumumkan ideologi dan konstitusi negara.

“Mereka bertentangan pendapat, mereka berdebat, tapi kemudian mereka saling mencari titik temu untuk menetapkan sebuah kesepakatan bergabung, yakni Pancasila dan UUD 1945, ” kata Menag.

Menag juga membaca dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa menciptakan masyarakat yang rukun serta damai adalah salah satu misi utama yang harus diemban sebab Kementerian Agama, demi terwujudnya asosiasi indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, toleran, & sejahtera.

“Cita-cita ideal masyarakat seperti itu akan sangat sulit diwujudkan jika kehidupan keagamaan di Indonesia tidak kondusif, tidak rukun, dan tidak bisa menyelesaikan konflik akibat keragaman yang ada, ” tandas Menag RI,   Fachrul Razi. (*)