November 24, 2020
Jadilah “Manusia Setengah Dewa”

Jadilah “Manusia Setengah Dewa”

TIMESINDONESIA, MALANG – Pakar hukum kenamaan Sudikno Mertokusumo pernah menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Sebab karena berbagai macam ancaman & bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan pelestarian terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan relevansi itu tercapai…

TIMESINDONESIA, MALANG – Pakar hukum kenamaan Sudikno Mertokusumo pernah menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah sejenis bentuk perlindungan kepentingan manusia, dengan berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman serta bahaya yang sering menerpa bani adam, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia mampu hidup lebih tenteram. Perlindungan relevansi itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat menerap dan memaksa.

Dalam ranah itu, public jaranga menanyakan, termasuk kalangan pengemban profesi hukum seperti notaris, kok hidup yang dijalani atau aktifitasnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pihak lain harus dipaksa taat pada hukum dan tanda etik? Atau mengapa harus ada kepatuhan atau kesetiaan pada kaidah yang dberlakukan oleh negara?

Jika ditelisikk secara filosofism bahwa sasyarakat secara umum paham kalau eksistensi atau kehadiran suatu produk hukum ataupun norma-norma yuridis itu sangat istimewa bagi kehidupannya. Mengapa negara mendirikan norma atau mengapa sekelompok orang atua Lembaga memproduk kode etos, yang nota bene berisi norma-norma, ya karena norma-norma ini berguna untuk mengatur hubungan seseorang ataupun sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya atau jarang pihak yang satu dengan bagian yang lainnya, yang membuat kesibukan manusia menjadi tertib, adil, bersusila, atau terpenuhi hak-haknya.

DATA SEPUTAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dengan kata lain, negara itu membentuk norma sebagai arah dari sistem untuk mengatur perhatian banyak orang supaya setiap karakter yang menunjukkan aktifitasnya di pusat masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak asing mempunyai landasan kepastian yang terang, yang tentu saja kepastian inilah yang kemudin ditindaklanjuti lewat posisi para pengemban profesi hukum serupa notaris, sehingga disinilah diantaranya dengan membuat notaris harus menjaga martabatnya.  

Hak-hak atau ragam kepentingan yang diatur Negara itu diataranya bisa terbaca  dalam Undang-Undang Republik Nusantara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislalatif yang menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris  adalah berkaitan dengan  relevansi pemenuhan hak–hak masyarakat dan negeri hukum. Dalma norma yuridis itu sudah jelas sekali digariskan strategisnya peran notaris.

Ketentuan tersebut juga jelas menunjukkan, bahwa produk yuridis itu bermanfaat untuk subyek hukum, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Masyarakat yang membutuhkan demikian ini diantaranya pemohon jasa layanan hukum seperti seseorang yang menghadap kepada notaris.

Setiap pemangku profesi hukum juga mempunyai hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana pekerjaan hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma yuridis.

Kita paham, bahwa norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hubungan dengan dibangun oleh setiap orang ataupun pihak, ditentukan oleh norma dengan mengaturnya. Norma yang mengatur itu menjadi pijakan kepastian bersikap serta berperilakunya, sehingga diidealisasikan tidak tersedia perilaku yang “tidak normal” ataupun berpenyakitan menyimpnag yang ikut mempengaruhinya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

Setiap norma yuridis selalu dikaitkna dengan kegiatan manusia, termasuk pengemban atau pengelola profesi notaris. Pengaturan itu mampu terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa  Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, kesopanan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersemangat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan serta jaminan tercapainya kepastian hukum kepada pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tarikh 2004 tentang Jabatan Notaris.  

Kebiasaan tersebut sudah jelas, bahwa notaris itu sosok yang sangat dibutuhkan bukan hanya oleh penghadap ataupun peminta layanan akte di masyarakat, tetapi juga memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini untuk serta menjaga konstruksi kehidupan kebermasyarkatan dan kebernegaraan, sehingga notaris kudu menunjukkan dirinya sebagai manusia-manusia “setengah dewa”.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA KUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Sunardi, Doktor Ilmu Lembaga dan Ketua Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Agama islam Malang (UNISMA).

*)Tulisan Pendapat ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab sidang pengarang timesindonesia. co. id