August 15, 2020
Pergeseran Strategi Kampanye Pilkada di Sedang Covid-19

Pergeseran Strategi Kampanye Pilkada di Sedang Covid-19

TIMESINDONESIA, PALEMBANG – PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Ini tak lain karena adanya pandemi Corona (Covid-19) sehingga keberlangsungan pilkada tidak berproses seperti biasanya. Salah satunya kampanye akbar yang harus menyelaraskan situasi daerah terkait pandemi Covid-19.

TIMESINDONESIA, PALEMBANG – PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Itu tidak lain karena adanya pandemi Corona (Covid-19) sehingga keberlangsungan pilkada tidak berproses seperti biasanya. Lupa satunya kampanye akbar yang kudu menyesuaikan situasi daerah terkait pandemi Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  memperbolehkan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum atau yang dikenal dengan usaha akbar di Pilkada Serentak 2020. Namun, ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh para bahan kepala daerah. Ketentuan mengenai persuasi akbar tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Kematian Nonalam Covid-19 yang terbit di 7 Juli 2020 lalu.

Beberapa persyaratan yang harus dipatuhi antara lain soal kapasitas dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kampanye akbar dilakukan di ruang terbuka dan diikuti oleh maksimal 50 persen dari kapasitas tempat. Para kandidat juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah, konglomerasi tugas penanganan Covid-19, aparat keamanan, hingga penyelenggara pemilu.

Penyesuaian situasi pendemi ini dapat dilihat pasal 64 PKPU No 6/2020, partai politik/ pasangan calon/ tim kampanye yang hendak menggelar kampanye akbar harus mengupayakan agar kampanye dilakukan jalan daring sebagai upaya menghindari penularan Covid-19. Kampanye akbar hanya dapat diselenggarakan secara nonvirtual di wilayah yang telah dinyatakan bebas Covid-19.

Semasa kampanye akbar tidak dapat digelar secara virtual, ada sejumlah susunan yang harus dipenuhi penyelenggara manuver. Di antaranya, dilakukan di kawasan terbuka dimulai pukul 09. 00 waktu setempat dan berakhir menyesatkan lambat pukul 17. 00 masa setempat dengan menghormati hari serta waktu ibadah di Indonesia. Kemudian, dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas Covid-19 sebab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

Kemudian, membatasi total peserta yang hadir paling penuh 50 persen dari kapasitas tempat terbuka dengan memperhitungkan jaga senggang paling kurang 1 meter antarpeserta rapat umum. Pelaksanaan kampanye akbar wajib juga harus menerapkan aturan kesehatan pencegahan Covid-19.

Perubahan pola ini diprediksi bakal merubah strategi manuver calon kepala daerah akibat pandemi Covid-19. Pembatasan berkumpulnya massa pada jumlah besar akibat penerapan bangun jarak ini membuat dua sumbu strategi kampanye membesar. Kedua sumbu tersebut yakni serangan udara dan perang gerilya (door to door). Untuk mengetahui penetrasi kedua sumbu tersebut kita ulas satu persatu.

Pertama , aksi udara. Dengan berkembangnya era digital, media sosial diprediksi menjadi lengah satu alat (tools) kampanye dengan paling masif dilakukan dalam proses udara saat kontestasi pilkada. Selain berbiaya murah juga dinilai bertambah efektif menjangkau sasaran yang diinginkan.

Hal ini juga didukung oleh masukan dimana pengguna internet / smartphone (telepon pintar) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data SMRC pada Januari 2019 pengguna internet mencapai 52, 6 persen dari total pemilih atau diatas 17 tahun. Sejenis juga dengan pengguna internet dengan melek politik terus mengalami penambahan bahkan mengalahkan penggemar media bersahaja dalam perbulannya. Per April 2019 sekitar 26 persen pemilih lebih memilih berita politik diinternet melalaikan media sosial. Lalu seberapa efektif media sosial mempengaruhi opini jemaah dan dinamika pemilih dalam kontestasi pilkada.

Jika ini dilakukan tanpa mengalami karakter kelompok penggunanya baik piawai dan psikologi pemilihnya bisa dianggap bakal menjadi mubazir. Mayoritas pengguna media sosial berada pada gabungan umur 17 – 35 tahun, ada juga menyebut 17 – 40 tahun yang sering dianggap milenial. Kelompok usia ini berdasarkan data jumlahnya sekitar 55 upah dari total pemilih. Ini menunjukan kelompok  tersebut sangat menentukan sekali tingkat keterpilihan kandidat jika bisa mampu mengelolanya dengan baik.

Adapun kepribadian usia ini diantaranya swing voters (pemilih mengambang) sangat besar. Kemudian rendahnya party ID atau koneksi pada partai politik, masih kecil minat pada politik praktis dan pemanfaatan internet tinggi. Untuk tersebut branding pada kelompok ini tidak bisa asal-asalan serta membutuh topik (isu) yang tepat jika tidak ingin menguap begitu saja.

Rendahnya party id dan masih rendahnya minat negeri politik memberikan gambaran (sinyal) ancangan partai politik dan politik praktis kurang begitu efektif untuk meraih simpati kelompok ini. Tim usaha kandidat jika ingin mendapat suara mereka dituntut untuk kreatif, terbuka teknologi dan paham akan hajat kelompok tersebut. Untuk itu pemilihan cara, isu dan topik hendak menjadi penting untuk penetrasi media sosial yang dikuatkan dalam wujud jaringan dilapangan.

Kedua , Kampanye Gerilya. Kampanye gerilya atau door to door diprediksi bakal menguat dan masif dilakukan kandidat mengingat ada pembatasan persuasi akbar akibat pandemi. Peningkatan daya gerilya politik ini sebagai cara untuk menjangkau pemilih lebih banyak menggantikan atau menutupi media manuver akbar. Kelebihannya door to door ini akan lebih dekat secara pemilih namun bakal menguras energi baik tenaga maupun biaya kebijakan.

Besarnya biaya politik ini diprediksi dikarenakan untuk menggerakkan jaringan politik diakar rumput hingga level desa. Gaya masifnya gerilya sangat ditentukan jaringan simpul akar rumput yang serupa harus kuat. Belum lagi dihadapkan pada problem sosial dampak pendemi Covid-19 seperti kemiskinan meningkat dan pengangguran. Hal ini membuat pembicaraan politik diakar rumput juga perlu diwasdai mengingat ada dugaan memajukan politik transaksional.

Media yang mungkin akan banyak dilakukan kandidat dalam manuver gerilya ini yakni sosialiasi ancangan identitas seperti kelompok-kelompok pengajian (majelis taklim), kelompok organisasi kesukuan & kedaerahan. Kelompok majelis taklim ini menjadi salah satu yang diprediksi bahan paling banjir rayuan dalam usaha door to door . Pasalnya hingga 9 Desember mendatang bakal banyak momen keagamaan yang bisa mengumpulkan massa untuk sekedar sosialisasi. Untuk itu kandidat yang mempunyai jaringan akar rumput yang kuat bakal lebih semoga penguasaan kampanye door to door ini untuk meningkatkan elektabilitas.

Dari besar media kampanye yakni kampanye hawa dan kampanye gerilya yang diprediksi menguat, penguatan personal branding tetap di dalam penetrasi media massa dalam mengalih bahasakan gerakan dua entitas tersebut. Media massa seperti koran, media online, televisi dan radio memiliki karakter sebagai upaya menguatkan personal branding, karakter tokoh dan topik usaha.

Personal branding lantaran gerakan kampanye kandidat akan invalid lengkap jika tidak dikuatkan sebab media massa mengingat pemilih rasional dan pemilih milenial membutuhkan tersebut. Dan media online bakal menjelma media yang banyak digunakan dalam propaganda kampanye dengan melihat susunan pengguna internet dan pemilih milenial yang semakin signifikan.

Sebagai penutup karya saya, dampak dari pandemi covid-19 diprediksi bakal merubah tema pati kampanye yang selama ini berkutat pada isu-isu populis seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pergeseran ini diprediksi bakal terjadi dampak dari pandemi terutama masyarakat menengah berantakan bawah yang bergeser pada topik ketahanan sosial sebagai solusi hadapi pandemi.

Ketahanan sosial yang sosial dengan paling mendapat sorotan yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Karena ekonomi dan pangan inilah menjelma pondasi dasar masyarakat bisa bertahan dari dampak pandemi covid-19. Strategi calon kepala daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan pangan hendak sangat dinantikan. Apalagi saat tersebut di level nasional topik itu sudah menjadi perbincangan bagaimana soal negara menyiapkan ketahanan pangan serta ketahanan ekonomi guna hadapi konsekuensi dari krisis sosial Covid-19. (*)

***

* Penulis: Fatkurohman, CMT, S Sos  Jurnalis TIMES Indonesia dan Penulis Kajian Pendapat Publik di Rumah Citra Nusantara

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjelma bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter ataupun sekitar 600 kata. Sertakan kejadian hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia. co. id

**) Sidang pengarang berhak tidak menanyangkan opini dengan dikirim.