November 24, 2020
Benar Politik Buruh Migran dalam Pilkada Serentak 2020

Benar Politik Buruh Migran dalam Pilkada Serentak 2020

TIMESINDONESIA, LOMBOK – Pemilihan kepala kawasan 2020 (Pilkada Serentak 2020) dengan akan dihelat di 270 wilayah, menjadi pemilihan yang dengan bertentangan, karena digelar dimasa Pandemi. Jadinya penyelenggara pemilu melakukan perbaikan sistem yang mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain pengetatan aturan kesehatan, pelaksanaan pemilihan pada tarikh ini juga terbuka peluang banyaknya potensi pelanggaran.

TIMESINDONESIA, LOMBOK – Pemilihan kepala daerah 2020 (Pilkada Serempak 2020) yang akan dihelat di 270 daerah, menjadi pemilihan dengan berbeda, karena digelar dimasa Pandemi. Akibatnya penyelenggara pemilu melakukan perbaikan peraturan yang mengacu di protokol kesehatan yang ketat. Selain pengetatan protokol kesehatan, pelaksanaan penetapan pada tahun ini juga terkuak peluang banyaknya potensi pelanggaran.

Potensi pengingkaran menjadi rentan, karena kegiatan penjagaan bisa berjalan tidak maksimal dengan adanya kebijakan sosial distancing & physical distancing yang menyebabkan pengawasan melekat relatif susah untuk dilaksanakan.  

Di kesempatan ini, penulis tak akan membahas problem dan dinamika pemilihan di masa pandemi. Penulis ingin mendalami kajian mengenai sah politik buruh migran dan warga negara lainnya yang berada pada luar negeri dan atau berada di luar provinsi tempat tinggalnya. Kepentingan bekerja, belajar maupun hajat lainnya, menghendaki mereka harus susunan lebih lama tanpa harus mengganti status administrasi kependudukan mereka.

Pada perhelatan pemilihan kepala daerah, posisi pekerja migran dan warga negara yang lain yang ada di luar daerah dan atau diluar provinsi tempat tinggalnya menjadi kurang beruntung dengan politik. Kenapa demikian? Mari kita diskusikan.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, memberikan taruhan bagi setiap warga negara dengan memenuhi syarat untuk menyalurkan benar politiknya tanpa terkecuali, hatta pekerja migran sekalipun. Hak politiknya dijamin mulai dari kegiatan pemutakhiran & penyusunan daftar pemilih (baca: kausa 211) sampai penyiapan tempat pengumpulan suara (pasal 63).

Sederet peraturan teknis pun disiapkan guna memastikan benar politik warga negara yang tersedia diluar negeri dapat difasilitasi secara baik, seperti menyiapkan peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu.  

Pertanyaannya, kok di pemilihan kepala daerah situasi ini tidak terjadi. Bukankah pemilihan apapun namanya, tidak akan mengubah dan mengurangi eksistensi hak politik seorang warga negara?

Dalam undang-undang cetakan 10 tahun 2016, Peraturan KPU maupun di Perbawaslu, tidak ada pengaturan terhadap jaminan hak kebijakan buruh migran maupun warga negara lainnya yang ada di asing negeri dan atau diluar provinsi.

Jika jawabannya adalah karena problem taksiran dan SDM, tentu hal itu tidak relevan, karena di pemilu hal tersebut bisa ditangani.

Menurut BPS, sekitar 46. 187 orang buruh migran dari Nusa Tenggara Barat berada diluar negeri. Buruh migran ini berpotensi hak pilihnya lenyap, karena tidak ada perhatian bagian terkait.

Diskursus dan kajian-kajian yang mengurai hak politik buruh migran dan WNI di luar negeri dalam musim pilkada tidak banyak diangkat pemerintah maupun penyelenggara pemilu dengan diberikan amanah menjaga hak politik warga negara. Padahal sumbangsih itu terhadap pembangunan daerah sangatlah luhur.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja & Transimigrasi Provinsi NTB tahun 2019, jumlah devisa buat daerah daripada buruh migran mencapai angka Rp 369 miliar. Besarnya divisa tersebut tidak diimbangi dengan perhatian dengan serius oleh pihak-pihak terkait, khususnya menyangkut partisipasi politik mereka di dalam pemilihan kepala daerah.

Potensi Diskriminasi dan Pengabaian Hak

Dalam regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah, tidak terlihat aturan yang mewadahi eksistensi sah politik buruh migran maupun warga negara lainnya yang berada diluar negeri dan atau diprovinsi lain, baik karena kepentingan belajar maupun bisnis.

Sebagai warga negara, buruh migran memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mulai sejak pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan suara tidak ada ketentuan yang mengatur perihal jaminan serta mekanisme penyaluran hak politik buruh migran maupun warga negara lainnya yang ada di luar daerah.

Keberadaan mereka apakah masuk dalam kategori pemilih tidak memenuhi syarat atau pemilih yang mempunyai hak seleksi tidak jelas. Kondisi ini menjadikan terbukanya potensi pengabaian hak politik bagi buruh migran.

Jika dalam pemilu hak politik buruh migran diwadahi sejak pemutakhiran data pemilih sampai dengan penyediaan TPS untuk pembagian aspirasi politik, namun dalam pemilihan kepala daerah tidak demikian.

Situasi ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah serta penyelenggara pemilu, yang diberikan arahan menjaga dan menjamin hak serta partisipasi politik warga negara tanpa kecuali.  

Pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah saatnya menaruh perhatian dan melakukan kajian melalui forum-forum pembicaraan, seminar dan konferensi terkait eksistensi, partisipasi dan saluran hak kebijakan buruh migran pada pemilihan besar daerah.

Pelibatan mereka dalam pembahasan perencanaan pemilihan, kebijakan dan penyususnan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah sesegera mungkin harus dilakukan. Selain mencuaikan forum-forum resmi, pemerintah dan pemangku pemilu dapat meminta masukan buruh migran secara pribadi, perwakilan maupun melalui organisasi yang memiliki koncern pada isu buruh migran.

Jika tidak, maka pemerintah dan penyelenggara pemilu berpotensi dipersalahkan atas dugaan taksir dan berlaku diskriminasi. Serta sanggup dipersalahkan karena berpotensi menyalahi ketentuan undang-undang 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.  

Merefleksikan situasi diatas maka menurut penulis menjadi penting bagi pihak terkait buat mulai memikirkan langkah-langkah strategis memproduksi peta jalan guna terpenuhinya hak politik bagi buruh migran dalam Pilkada Serentak 2020 ini. (*)

Wallohualam bisshowab.

***

*)Oleh: Jayadi, Ketua Lakpesdam PWNU NTB .

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi periode tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Nusantara terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan kejadian hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia. co. id

*) Redaksi mempunyai tidak menayangkan opini yang dikirim.