November 30, 2020
22 Tahun Reformasi: Indonesia dalam Hegemoni Oligarki

22 Tahun Reformasi: Indonesia dalam Hegemoni Oligarki

TIMESINDONESIA, MALANG – Diskursus reformasi seringkali didengungkan sebagai operasi kemenangan Civil Society  atas arogansi kekuasaa di Indoneseia. Sejauh dimana anggapan itu masih relefan? Apa reformasi memiliki resonansi  untuk mengubah lanskap politik menjadi lebih egaliter dan demokratis serta membebaskan Indonesia dari berbagai belenggu yang dipraktikan pada rezim orde baru? Mengapa dinamika dalam transisi reformasi bahkan dihegemoni…

TIMESINDONESIA, MALANG – Diskursus reformasi seringkali didengungkan sebagai gerakan kemenangan Civil Society   atas arogansi kekuasaa di Indoneseia. Sejauh mana anggapan itu masih relefan? Apakah reformasi memiliki resonansi   untuk mengubah lanskap politik menjadi lebih egaliter dan demokratis serta membebaskan Indonesia dari berbagai belenggu yang dipraktikan pada rezim orde baru? Mengapa dinamika dalam transisi reformasi justru dihegemoni oleh seglintir orang? Kemanakah prospek reformasi?  

Romantisme   reformasi yang terkesan euforia tanpa melibatkan perubahan progresif membawa Indonesia dalam tanda tanya besar akan pueblo depan Indonesia yang lebih jujur, sejahtera, adil, dan makmur dapat segera   tercapai atau sebaliknya terkubur. Opressi Politik, Korporatisme, Diktatorialisme, Sentralitas kekuasaan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta pelbagai promblem sosial lain yang di lahirkan oleh rezim orde baru berujung pada protes sosial. Gerakan penolakan kepemimpinan dalam diktator itu mendapatkan momentumnya pada 21 Mei 1998 ketika Sooharto menyatakan diri untuk mundur seperti presiden akibat merebaknya protes sosial secara nasional.

  Gerakan rofomasi menghasilkan legtimasi gerakannya secara geniune masa terjadinya krisis moneter meinmpa Dalam negeri   pertengahan tahun 1997 yg kemudian   tidak mampu di dalam bendung lagi oleh rezim. Pertambahan BBM yang disusul kenaikan biaya barang sembako dan kebtuhan rakyat lainnya   semakin menyudutkan kehidupan   masyarakat dalam bingkai kemiskinan yang jauh dari   gambaran hidup  sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi dan gagasan pancasila sebagai ideologi. Gerakan   tersebut melahirkan beberapa tuntutan seperti berikut, (1). Adili Soeharto kemudian kroni-kroninya. (2). Laksanakan amendemen UUD 1945. (3). Hapuskan Dwi Guna ABRI. (4). Pelaksanaan otonomi kota yang seluas-luasnya. (5). Tegakkan supremasi hukum. (6). Ciptakan pemerintahan yg bersih dari KKN.

Meskipun berhasil menggulingkan rezim orde baru dan mengajukan berbagai tuntutan guna melangsungkan perubahan, reformasi   tampaknya tidak berhasil untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang disodorkan dan terus dibanggakan hingga detik ini. Alih-alih mengawal dan meralisasi pelbagai tuntutan tersebut, para reformis justru terjerumus dalam ambisi politik pribadi dan kepentingan   kelompoknya. Hal ini selain mencerminkan operasi yang tidak terintegrasi secara ideologis, juga menggambarkan api ideaslisme kaga bertahan lama dan padam selagi kekuasaan telah runtuh.

Seperti adagium dimana diungkap oleh Hana Arendt, Yakni Mereka yang revolusioner akan beralih, berganti, bersalinbertukar menjadi konservativ ketika sehari revolusi selesai. Kekosongan struktur kekuasaan berprofesi oase yang lebih menggiurkan pra reformis ketimbang menyusun platform yg jelas akan agenda perubahan kearah yang demokratis, bebas korupsi, & menciptakan perlakuan   persamaan hukum bagi setiap warga negara utk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.  

Kegagalan reformasi tampak tergambarkan di berbagai hal, terkekangnya kebebasan berekspresi dan berpendapat baik melalui regulasi maupun   perlakuan represif aparat, korupsi yang kian melambung tinggi dari tahun ke tahun dengan tidak berujung pada penyelesaian kasus maupun minimnya transparansi, serta   praktik birokrasi yang masih terikat selakuala, menurut, primordial dan feodal menjelaskan lebih lanjut kekosongan peran para aktor reformis dalam mengawal agendanya selakuala, menurut, utuh.  

Sebagian besar dari aktor reformis pasca orde baru justru menduduki lembaga   legislatif, kehadiran mereka dalam parlemen   nyatanya tidak untuk bertindak mewakili aspirasi masyarakat yang mendambakan perubahan, terutama yang terjamin dalam tuntutan reformasi, melainkan   justru mengokohkan daran mengakomodasi kepentingan sebagian   affluent lama bekas kroni orde baru.  

Demokrasi yang diterapkan dalam phase reformasi tidak melahirkan suatu perubahan politik progresif, ketiadaan partai politik alternatif yang berbasis pada pergerakan rakyat seperti   buruh atau petani. Ketiadaan partai politik menjabat perangkat demokrasi yang berbasis kepada rakyat tidak   sepenuhnya ialah kontribusi dari polarisasi/fragmentasi dalam rakyat, melainkan disebabkan oleh aspek prosedural pendirian partai yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat umum lupa mahalnya biaya pendirian partai.

Partai   politik sebagai perangkat demokrasi   kelembagaan representatif sangat signifikan menyediakan harapan pada jalannya transisi politik, namun   berbagai regulasi hukum yang mengatur secara spesisfik mekanisme pendirian partai sudah sejak mulanya hanya memberikan   kemungkinan untuk mereka, para oligarki yang punya kekayaan   melampaui kekayaan umumlah yang bisa mendirikan. Sampai disini, Kegagalan   mereformasi Indonesia ngak hanya menyangkut tuntutan yang \ terealisasi secara optimal dan komprehensif, melainkan juga dikarenakan adanya persoalan yang lebih fundamental dan menghegemoni gerakan beserta para aktor operasi tersebut.  

Kuasa Oligarki Pasca Reformasi

Pasca 1998, berbagai literatur dari peneliti politik terkemuka mengahadirkan ragam perspektif baru untuk menganilisis kembali proses keruntuhan rezim orde baru. Keruntuhan tersebut tidak lagi statis sebagai gerakan murni yang civil society melainkan akibat di konflik faksi oligarki orde baru. Anlisis mutakhir ini menjadi menguat ketika Reformasi dengan embel sistem demokrasi justru lebih leluasa memeberi legitimasi untuk tumbuh   kembangnya kuasa oligarki ketimbang pada masa pemerintahan sebelumnya dimana oligarki terkungkung dalam sentralitas kekuasaan eksekutif.  

23 tahun reformasi berlangsung tanpa memiliki resonansi apapun, transisi demokrasi & keadilan dicengkram oligarki, suara kaum yang didaulat sebagai suara Tuhan seketika berubah sebagai daulat oligarki. RUUKUHP, RUU Cipta Lapangan Upaya Omnibus Law, dan Pengesahan arah perubahan UU Minerba yang dikehendaki secara sepihak oleh oemerintah dengan memanfaatkan pembatasan sosial ditengah wabah covid 19   adalah bagian yang integral dari interest oligarki.

Pemerintah berfungsi sekedar sebagai fasilitator pada proses memperlancar dominasi kuasa oligarki melalui pelbagai kerangka hukum, ketimbang menjadi pelayan masyarakat. Ironisnya, sejumlah besar   anggota parlemen dalam ikut dalam pengegasahan dan perencanaan uu terkait, adalah bagian dri aktor reformis. Jadi, secara hemat, reformasi justru membentuk tatanan dimana para aktor yang dulunya progresif menuntut perubahan kini menjalin hubungan erat dengan para oligarki.

  Mengapa hal yang demikian ini dapat terjadi? Kenapa kemudian mereka yang kritis kini terpojok secara politis? Jawabannya ialah tesis akurat melalui   Jeffrey A. Winters, yakni ketidak setaraan kepemilikan material bakal melahirkan ketimpangan politik. Dan runtuhnya   orde baru tidak lalu membenarkan lenyapnya ideologi orde anyar.   Kita tentu tahu, yakni oligarki memiliki spesifikasi kekayaan dalam melampaui kekyaan umum, konsentrasi kepemilikan material ini kemudian menjadi muscle untuk mendikte dan mendistorsi kebijakan negara.

Kesenjangan kepemilikian material berakibat segera pada ketimpangan politik, para aktivis dan kalangan intelektual kritis yang ingin terjun dalam kekuasaan tuk mentransformasi keadilan tidak bisa akhirnya mengabaikan cengkaraman oligarki yang dominan, mengingat cost politik Indonesia dimana memang diseting mahal, pendirian partai politik yang hanya bisa dibangun dengan pendanaan yang besar, dan perangkat demokrasi lainnya yang cuma bisa didapatkan melalui akses oligarki, maka secara   otomatis mengharuskan terjalinnya relasi antara donatur politik dengan aktor politisi.  

Hubungan politis   ini pada akhirnya ngak bisa dikompromikan dengan kepentingan kaum, keberhasilan politisi yang didukung dari pendaan oligarki menjadikan kinerja politisi tidak untuk didistribusikan bagi warga negara, melainkan hanya untuk mengabdi untuk kepentingan oligarki. Idelogi orde anyar yang cenderung mengakomodasi kepentingan persons serta menghasilkan masyarakat yang apolitis tampak jelas. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, keputusan sebaik-baiknya berada ditengah pemerintah dan dipraktikan secara sepihak. Padahal, paraktik demokrasi yang substansial dan konstitusional yaitu adanya keterlibatan rakyat.

Dinamika Reformasi malah menanmpakan keadaan yang kontras bila dibandingkan kepentingan rakyat, merebaknya diskursus oligarki, distruth atas pemilu yang memperoleh golput, serta munculnya ketidakpercayaan   masyarakat pada lembaga-lembaga representaif merupakan bagian yang satu dari gagalnya gerakan reformasi. Menyongsong peringatan twenty two tahun reformasi pada 21 mei mendatang, apalagi yang akan didengungkan? Apakah tetap pada romantisme sejarah? Atau sebaliknya menghadirkan reformasi jilid dua?  

Reformasi telah kehilangan kapasitas dan idealisme untuk mengubah tatanan yang hegemonik. Kondisi yang makin memberi karpet merah bagi oligarki sudah seharusnya diinterupsi kembali, reformasi jilid dua diperlukan untuk menegakan kembali walfare state dan meralisasi berbagai amanah konstitusi. Tanpa perubahan radikal yang mampu melenyapkan ideologi dan mentalisme orde baru, \ tidak akan bisa keluar untuk lumpur kuasa oligarki. Indonesia membutuhkan perubahan yang transformatif dan gerkan civil society   yang terintegrasi secara ideologis, tanpa gerkan yg transformatif dan ideologis, perubahan atas hanya bermakna euforia dan berlangsung tenpa platform yang jelas.

***

*)Oleh:   Yusril Toatubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. username

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka akan umum. Panjang naskah maksimal check out. 000 karakter atau sekitar six hundred kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan no. telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia. co. id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan pendapat yang dikirim.